 | Kamis, 28 Agustus 2008
NEWS: Pertamina dan Departemen ESDM Harus Diaudit
 JAKARTA, KAMIS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memberikan mandat kepada BPK dan KPK, untuk mengaudit serta menggeladah Pertamina dan Departemen ESDM. Kedua lembaga itu mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar secara terus-menerus dari sektor minyak dan gas.
Demikian antara lain disampaikan oleh mantan Hakim Agung Bismar Siregar dan Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (Fosad) Faisal Riza Rahmat secara terpisah, Kamis (28/8).
Keduanya menanggapi keterangan Pertamina yang mengatakan, setiap tahun Pertamina rugi Rp 37 triliun dan setiap bulan harga bahan bakar gas (BBG) akan terus naik dan perlu dievaluasi.
Bismar Siregar mengatakan, negara dan keuangannya harus diselamatkan untuk menghindari aksI penghakiman rakyat (people power) yang sedang dipersiapkan sejumlah LSM dan ormas berpengaruh di negeri ini, sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah dan aparat hukum yang tidak mampu memberantas korupsi.
Menurutnya, presiden bukan hanya bertugas sebagai pemimpin, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan semua kebijakannya, baik yang salah maupun yang benar kepada rakyat dan terutama kepada Allah. Presiden harus berani memecat semua aparat yang tidak amanah dan dengan sengaja mencari keuntungan di luar prosedur yang benar menurut hukum.
"Ketegasan presiden itu penting sebagai terapi kejut bagi aparat pemerintah yang sedang menjabat saat ini dan yang akan bertugas pada masa datang. Sudah hampir lima tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertugas sebagai kepala negara, dan mestinya semua atau paling tidak sebagian besar dari kebijakannya sudah membuahkan hasil konkrit," tegas Bismar.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Fosad, Faisal Riza Rahmat menegaskan bahwa secara politis maupun matematika Susilo Bambang Yudhoyono masih memiliki kesempatan keduakalinya menjadi presiden. SBY harus bisa mengambil tindakan tegas kepada para pembantunya yang korup dan yang tidak setia kepada kebijakan yang dia ambil.
"Jika presiden tidak bisa membendung penyalahgunaan wewenang di pemerintahan, terutama di sektor migas, maka rakyat akan bergerak hingga terjadi aksi people power. Fosad bersama LSM dan Ormas berpengaruh akan memfasiltasi aksi people power sebagai mosi tidak percaya kepada pemerntah," ujar Faisal yang juga mantan pendiri FKPPI itu.
Faisal yang juga Ketua Dewan penasihat Ormas Pemuda Panca Marga (PPM), ini merupakan warning kepada siapa saja yang berkuasa di negara ini dan kepada siapa saja yang menjabat di pemerintahan.
"Kekuatan rakyat adalah kekuatan Tuhan. Tidak ada seorangpun yang dapat membendung kekuatan itu. Banyak sudah kita lihat negara yang runtuh akibat people power, sebut saja Thailand misalnya dan atau Presiden Soeharto yang begitu kuat dan yang mampu menyejahterakan rakyatnya, toh jatuh juga dari tangan rakyatnya sendiri," paparnya.
Menurut Faisal, situasi politik panas dan gerakan anarkis akan sangat mudah tersulut dalam waktu-waktu menjelang Pemilu 2009. Aksi tersebut bisa datang dari komponen masyarakat yang tidak puas, masyarakat yang kecewa dan masyarakat yang sakit hati terhadap pemerintahan.
Sumber: KOMPAS
|
Senin, 21 Mei 2012
Arang Batok Kelapa Tembus Ekspor
Hasil Produksi Diekspor ke Semua Benua
Produk arang Batam tembus pasar Eropa
Batam ekspor arang ke Eropa
Pedagang Lapak Toss 3000 Pindah ke Avava Fresh Market
Avava Fresh Market Buka 1 Agustus
Avava Fresh Market Beroperasi 1 Agustus
Pk-5 Bisa Tempati Lapak Tersedia
Restoran dengan Nuansa Pantai
Grand Opening Ministry Of Entertainment (MOE), Crazy Day
WebStat
Log me to @avavagroup.com